Coretan Bayu

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)  adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi di semua provinsi di Indonesia. IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi di setiap provinsi sesuai dengan ketiga aspek yang dipelajari. Di samping itu, indeks perkembangan demokrasi di satu daerah juga dapat dibandingkan dengan daerah lainnya untuk memperoleh gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Gambaran yang diperoleh dari IDI mempunyai berbagai manfaat. Pertama, secara akademis, dapat ditunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Data-data yang diperoleh dari IDI dapat membantu mereka y

“Tujuan pertama dalam SDGs adalah tanpa kemiskinan” Setiap kepemimpinan pemerintahan selalu mempunyai keinginan untuk mengetaskan kemiskinan. Tetapi, upaya pengentasan kemiskinan memang bukan perkara mudah. Jumlah penduduk miskinpun bersifat dinamis. Seseorang yang tadinya tidak miskin bisa menjadi miskin karena beragam kondisi. Sementara seseorang yang berada dalam kemiskinan cukup sulit untuk keluar dari kemiskinan. Berbagai program dicanangkan pemerintah pusat maupun daerah bahkan anggaran miliaran pun dicairkan demi usaha menurunkan jumlah penduduk miskin. Dalam kontestasi politik, baik ditingkat kabupaten/kota hingga level nasional, kemiskinan juga sering dijadikan komoditas kampanye sekaligus mengkritik pemimpin yang saat itu sedang berkuasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemiskinan merupakan situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehid

Tahun 2020 Indonesia akan melaksanakan S ensus P enduduk (SP) yang ketujuh setelah Indonesia Merdeka . Sensus Penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali pada tahun yang berakhiran 0. Khusus untuk tahun 2020 sensus penduduk memiliki misi untuk mewujudkan “satu data kependudukan”. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 menghadapi berbagai tantangan. Perubahan informasi di era revolusi industri 4.0, penduduk yang bergerak semakin cepat dan dinamis, termasuk transisi demografi tahap ketiga dimana penduduk semakin individualis dan mengutamakan privasi akan berdampak pada penurunan kepercayaan kepada lembaga pemerintah dan berakibat pula pada penurunan jumlah reponden yang memberikan informasi dalam menjawab suatu survei ( response rate ). Pada sisi lain, pemerintah sejak beberapa tahun terakhir telah membangun inisiatif satu data dan disetujui pada tahun 2019 dengan terbentuknya Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data merupakan rancangan pemerintah untuk mendorong pe

Sebentar lagi Indonesia memasuki tahun penting datangnya puncak bonus demografi, yakni antara tahun 2020 – 2030. Disebut “bonus” karena 70 persen penduduk berada di usia produktif. Guru besar Ekonomi Kependudukan Universitas Indonesia Sri Moertiningsih Adioetomo mengungkapkan, “Pemerintah harus segera menata elemen-elemen penting jika ingin menikmati bonus demografi.” Antara lain, pertama, mencermati perubahan struktur penduduk. Kedua, menjaga kesehatan ibu dan anak. Ketiga, investasi bidang pendidikan. Keempat, kebijakan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja. Kelima, good governance serta prosedur tentang investasi. Terakhir, pertumbuhan ekonomi yang dapat diindikasikan dengan jumlah produksi yang lebih besar terhadap tingkat konsumsi. Arti Bonus Demografi? Perubahan struktur umur penduduk yang menyebabkan menurunnya angka beban ketergantungan. Bonus demografi merupakan suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan. Sebab jumlah pendudu

Perbincangan mengenai “beras” mendadak menjadi trending topik. Rencana kebijakan pemerintah membuka keran impor disaat pencapaian swasembada, jelas akan menuai kontroversi. Terlebih di momen menjelang kontes tahun politik terkait Pilkada 2019 yang sudah memasuki masa persiapan dan kampanye. Swasembada akan tetapi impor, bagaimana bisa? Swasembada beras adalah salah satu cita-cita Negara Indonesia sebagai agraris dengan lebih dari 80% penduduknya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengandalkan beras sebagai sumber bahan makanan pokok sehari-hari. Jika target swasembada terpenuhi, artinya Indonesia mengalami surplus stok pangan yang berlimpah, dan lebih jauh hal ini menyiratkan sebuah prestasi dalam hal ketahanan pangan. Sayangnya agenda ini masih memiliki banyak kendala, selain menghadapi masa depan pertanian yang suram karena kurangnya regenerasi petani muda dan kehidupan petani yang tak kunjung sejahtera. Permasalahan lain yang seringkali menjadi bahan per